Pilkada Jalan Menuju Demokrasi

Oleh : Khalisotussurur

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut system demokrasi. Oleh karena itu pemerintah pusat telah melakukan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada bagian-bagian daerahnya untuk dapat memilih juga calon kepala daerah mereka secara langsung seperti pada pemilihan eksekutif dan legislatif negara dalam pilkada. Selain itu, nantinya kepala daerah tersebut akan diberikan otonomi untuk mengatur segala urusan daerahnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Namun, factor-faktor apa saja yang dapat menyukseskan pilkada 2007-2008? Mengapa partisipasi pemilih rendah? Apa kendala calon kepala daerah serta bagaimana mengatasi konflik yang ada? Bagaimana latar belakang pendidikan calon kepala daerah dan pemilih? Dan, kenapa banyak masyarakat yang memilih golput?

Berdasarkan kuliah system politik Indonesia yang penulis dapatkan, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang dapat menyukseskan pilkada 2007-2008 adalah adanya dukungan dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah yang memberikan fasilitas dalam proses pilkada, calon kepala daerah yang melakukan persyaratan untuk menjadi calon sesuai dengan prosedur, dan tentunya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pilkada yang dilangsungkan. Berbagai pihak terkait tersebut saling mendukung akan keberlangsungan pilkada sehingga dapat terwujud pilkada yang sukes. Suksesnya pilkada juga bisa disebabkan oleh sosialisasi mengenai pilkada pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada dan mewujudkan perubahan lebih baik ke arah positif bagi daerahnya.

Partisipasi pemilih rendah pada pilkada dikarenakan Indonesia memilki tingkat pendidikan yang belum merata sehingga terdapat perbedaan kualitas pendidikan dan wawasan mengenai pentingnya partisipasi politik. Kualitas dan wawasan mengenai politik yang rendah membuat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti pilkada. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia juga belum merata, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih memilih untuk bekerja yang dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari daripada harus menggunakan hak pilihnya dalam pilkada yang belum tentu dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Tidak hanya itu, akses masyarakat terhadap komunikasi politik mengenai politik juga relatif tidak merata karena belum meratanya media komunikasi terutama di pelosok desa. Sedangkan media komunikasi dan informasi yang dapat dijangkau masyarakat kebanyakan hanya mengandung unsure hiburan dan minat masyarakat mengenai politik masih kurang.

Namun, terdapat fenomena unik yang ditemukan ketika pilkada di Jawa Barat. Ditemui penulis, salah satu saksi mengaku menjadi saksi suatu partai dalam pilkada bukan karena dia berasal dari partai atau calon yang bersangkutan, melainkan berasal dari masyarakat sipil biasa yang dibayar oleh partai calon kepala daerah untuk menjadi saksi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dan kesadaran partisipasi politik yang rendah. Karena partisipasi yang dilakukan bukan karena kesadaran sendiri melainkan karena factor materi yang diberikan oleh partai yang menjadi calon dalam pilkada.

Namun, hal tersebut merupakan factor yang dapat membangkitkan partisipasi politik masyarakat. Contoh seperti yang disebutkan di atas merupakan bentuk partisipasi politik yang menurut Samuel P. Huntington dan Juan Nelson dalam buku “Sistem Politik Indonesia” karangan Toto Pribadi (Universitas Terbuka) termasuk ke dalam partisipasi politik dimobilisasi, karena seseorang atau kelompok yang bertindak politik karena factor dorongan pihak di luar dirinya.

Kendala calon kepala daerah dalam pilkada adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi politik dan kurang meratanya tingkat pendidikan masyarakat. Namun, kurangnya kesadaraan masyarakat seringkali dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk memobilisasi massa agar memilih calon kepala daerah, misalnya dengan memberikan uang. Kendala lain calon kepala derah yaitu adanya konflik ketika calon kepala daerah melakukan kampanye untuk mensosialisasilan visi dan misi dirinya kepada masyarakat. Konflik tersebut bisa berupa kerusuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin ingin mengacaukan kampanye calon lain agar terlihat tidak kondusif dan professional.

Cara mengatasi konflik yang terjadi yaitu berupa penambahan aparat keamanan untuk mencegah dan meredam terjadinya konflik. Sedangkan jika konflik yang terjadi adalah konflik internal karena adanya fusi atau penggabungan partai politik, yang bisa dilakukan adalah dengan cara bermusyawarah sehingga dapat menemukan solusi tanpa merugikan salah satu pihak dari partai atau pelaku politik yang bersangkutan.

Latar belakang pendidikan calon kepala daerah relatif berasal dari orang-orang yang berpendidikan bahkan dari artis yang sebelumnya sudah dikenal di kalangan masyarakat. Calon kepala daerah biasanya diambil dari kader partai yang dipilih oleh partainya maupun masyarakat sipil yang berpotensi untuk memimpin suatu daerah dan diangkat menjadi calon kepala daerah dari suatu partai. Sedangkan latar belakang pemilih beragam, mulai dari orang yang mengerti politik seperti pejabat, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat yang sama sekali sekali awam dengan persoalan politik. Latar belakang pemilih dapat dilihat dari segi pendidikan yang berkembang di suatu daerah yang mengadakan pilkada. Semakin merata tingkat pendidikan, pengetahuan dan wawasan politik semakin tersosialisasikan.

Sedangkan banyaknya masyarakat yang memilih golput dikarenakan sikap tidak peduli masyarakat yang pesimis akan terjadinya perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat. Sehingga, seperti yang telah disampaikan sebelumnya masyarakat menjadi lebih cenderung untuk bekerja daripada berpartisipasi dalam politik yang tidak dapat menghasilkan materi. Selain itu, disebabkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada calon-calon kepala daerah yang ada akan bisa mengubah daerahnya ke arah yang lebih maju merupakan penyebab dari masyarakat yang memilih golput.